POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Dampak sosial dan ekonomi dari permasalahan pertambangan pasir yang belum terselesaikan, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi meminta agar seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seperti DPRD, Pemkab Berau, TNI, dan Kepolisian, duduk bersama untuk merumuskan solusi yang adil.

“Menurut kami penegakan hukum tetap penting, namun kepentingan pembangunan dan ekonomi masyarakat juga harus dipertimbangkan secara bijak,” ungkap Sumadi belum lama ini di Kantor Dewan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun.

Dalam kesempatan itu Sumadi juga berharap sinergi antar lembaga dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hambatan dalam operasional tambang pasir ini tambah Sumadi lagi, telah berdampak pada distribusi bahan bangunan, serta memperlambat pembangunan rumah masyarakat.

“Mengingat Berau saat ini sedang membangun kalau pasokan pasir terhambat, ekonomi daerah juga ikut terganggu. Uang akhirnya beredar ke daerah lain seperti Bulungan, bukan lagi di Berau. Ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi dan serapan APBD,” jelasnya. (sep/FN/ Advertorial )